Peraturan Desa

KEPALA DESA RAMBAN KULON
KABUPATEN BONDOWOSO

PERATURAN DESA RAMBAN KULON
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA RAMBAN KULON
KECAMATAN CERMEE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA RAMBAN KULON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 35 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Ramban Kulon Kecamatan Cermee;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembanguan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 7 Seri E);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 Nomor 9 Seri E);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 2 Seri E);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 2 Seri E);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 4 Seri E);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan dan Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 6 Seri E);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 7 Seri E);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 8 Seri E);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 9 Seri E);

28. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 35 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 35);
29. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal bersekala Desa di Kabupaten Bondowoso, yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2015 ;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RAMBAN KULON

Dan

KEPALA DESA RAMBAN KULON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA RAMBAN KULON KECAMATAN CERMEE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:
1. Desa adalah Desa Ramban Kulon
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Ramban Kulon
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Ramban Kulon
4. Sekretaris Desa adalah Sekretaris Desa Ramban Kulon
5. Camat adalah Kepala Kecamatan Cermee

BAB II
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Desa ini dibentuk Struktur Organisasi Pemerintah Desa.
(2) Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
KEDUDUKAN DAN TUGAS
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

(1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
(2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
– 4 – (3) Perangkat Desa……….
(3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Sekretariat Desa;
b. Pelaksana Kewilayahan; dan
c. Pelaksana Teknis.
(4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
(5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Bagian Kedua
Sekretariat Desa

Pasal 4

(1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan desa.
(2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan
(3) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
a. Urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
b. Urusan Keuangan; dan
c. Urusan Umum.
(4) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh Kepala Urusan.
(5) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Pelaksana Kewilayahan

Pasal 5

(1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan yang dijabat oleh Kepala Dusun.
(2) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak ( 4 ), yakni:
a. Kepala Dusun Krajan satu
b. Kepala Dusun Krajan Dua
c. Kepala Dusun Krajan Tiga
d. Kepala Dusun Paddegan
(3) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat
Pelaksana Teknis

Pasal 6

(1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

(2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) Seksi, yakni:
a. Seksi Pemerintahan;
b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
c. Seksi Kesejahteraan Sosial.
(3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh Kepala Seksi.
(4) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kelima
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 8

(1) Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Perangkat Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(2) Kepala Desa wajib melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap semua bawahannya.
(3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana Kewilayahan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Desa serta instansi lain di luar Pemerintah Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
(4) Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana Kewilayahan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberi bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahannya.
(5) Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana Kewilayahan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk Kepala Desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
(6) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Desa dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk lebih lanjut kepada bawahannya.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 9

Perangkat Desa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan setelah dikonsultasikan dengan Camat dan mendapatkan rekomendasi Camat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ramban Kulon.

Ditetapkan di Ramban Kulon
Pada tanggal : 7 Januari 2016

KEPALA DESA RAMBAN KULON

B U N A M I N

Diundangkan di Ramban Kulon
Pada tanggal: 18 Januari 2016

SEKRETARIS DESA RAMBAN KULON,

HARTOWO.S.Sos
Nip : 197409192009011001

LEMBARAN DESA RAMBAN KULON TAHUN 2016 NOMOR 1